Belakangan ini pemerintah “baru” mengeluarkan beberapa pernyataan
terkait rancangan kebijakan yang akan diterapkan kepada publik
Indonesia. Seperti biasa halnya untuk mengeksekusi suatu kebijakan,
pemerintah akan terlebih dahulu melemparkan isu tekait kebijakan
tersebut agar dapat dimasak dan diolah tersebut di tataran publik.
Menerka apa reaksi yang akan terjadi
Uniknya di pemerintahan yang baru ini, isu kebijakan ataupun yang sudah berbentuk rancangan kebijakan yang dilempar publik terkesan sebagai hal-hal yang ekstrim, yang mungkin sudah lama atau belum sama sekali terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Secara kasat mata, seolah-olah kebijakan yang ekstrim dapat mengubah haluan pembangunan Indonesia baik dari segi Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan, Pendidikan dan lain-lain kearah pembangunan yang kecepatannya bisa dipacu secara masif. Tapi di sisi lain, kebijakan-kebijakan ekstrim yang akan dilaksanakan tersebut sejatinya perlu ditelisik lebih dalam apa sebenarnya esensi yang ingin dibawa sehingga membuat batasan-batasan baru yang bisa dimanfaatkan untuk menggiring masyarakat ke arah sesuatu yang kita sendiri pun belum tau tujuan akhirnya.
Terkait dengan kebijakan ekstrim pemerintah, baru-baru ini mencuat beberapa wacana mengenai penertiban do’a di sekolah-sekolah. Entah seperti apa konsepnya, yang jelas pemerintah seakan membuat kesan kepada publik bahwa ada yang salah mengenai kegiatan ibadah do’a di kelas sehingga perlu dibenahi. Kemudian muncul pula tulisan analisis mengenai fenomena “test water” terhadap umat Islam, yang menekankan bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari serial drama pemerintah yang memposisikan Ulama dan kaum muslimin Indonesia sebagai “perimeter” kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian kami sadar betul bahwa publik pun setiap kali menanggapi isu yang dibuat oleh pemerintah akan terpecah-pecah menjadi beberapa kubu golongan, sebut saja yang pro/mendukung dan yang kontra/menolak, yang paling anehnya adalah hal tersebut terjadi dalam tubuh umat muslim itu sendiri.
Sekarang masalahnya adalah masyarakat akar rumput seperti kita ini sulit untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan pemerintah tersebut. Terlepas dari asumsi bahwa media saat ini dikuasai oleh kekuatan politik tertentu, masyarakat yang benar-benar ingin tahu dan mendalami lebih terlanjur “kagok” dengan pembawaan berita oleh media. Kemarin baru membaca berita seperti ini, hari ini sudah berubah lagi. Jika hasil yang diharapkan adalah respon publik, maka yang sebenarnya terjadi adalah respon yang terjadi sudah melebihi batas-batas toleransi yang selama ini digembar-gemborkan, publik kali ini bisa bertindak ke taraf paling ekstrim dengan menyalahkan agama dan ritual-ritualnya. Mendukung negara ke arah sekulerisme dengan men-dikotomi-kan negara dan agama.
Apakah kebijakan yang propagandis akan menimbulkan manfaat dan benefit kedalam kehidupan umat beragama atau kebijakan tersebut sejatinya memberikan ekses yang besar terhadap budaya dan sosial masyarakat. Umat Islam harus jeli lagi menimbang-nimbang kedua hal tersebut. Kini kita tidak bicara lagi layak atau tidak layak, mungkin atau tidak mungkin. Umat Muslim perlu berdiskusi, berdebat dan mengeluarkan opini seluas-luasnya, namun juga perlu memperhatikan dari kesatuan dari Umat Islam itu sendiri. Kalau terpecah, bukankah justru menimbulkan ekses yang tidak mudah untuk diperbaiki.
Kami berharap kedepannya umat Islam lebih responsif dalam menanggapi fenomena-fenomena seperti ini, responsif yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai tuntutan syar’i, jika kita tidak dapat menimbang atau mengetahui suatu perkara maka kembalikanlah urusannya kepada yang mengetahuinya yaitu para ulama. Harapannya lagi adalah ulama Indonesia dapat bersatu menghalau segala upaya untuk mempermainkan umat ini. Ulama sebagai ujung tombak dakwah umat bisa mengarahkan umat ke arah persatuan dan diberikan kesabaran dan keberanian untuk menghadapi problematika umat.
Musthafa Akhyar
Ketua Nasional Mahasiswa Pecinta Islam
Semarang, 10 Desember 2014
Uniknya di pemerintahan yang baru ini, isu kebijakan ataupun yang sudah berbentuk rancangan kebijakan yang dilempar publik terkesan sebagai hal-hal yang ekstrim, yang mungkin sudah lama atau belum sama sekali terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Secara kasat mata, seolah-olah kebijakan yang ekstrim dapat mengubah haluan pembangunan Indonesia baik dari segi Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan, Pendidikan dan lain-lain kearah pembangunan yang kecepatannya bisa dipacu secara masif. Tapi di sisi lain, kebijakan-kebijakan ekstrim yang akan dilaksanakan tersebut sejatinya perlu ditelisik lebih dalam apa sebenarnya esensi yang ingin dibawa sehingga membuat batasan-batasan baru yang bisa dimanfaatkan untuk menggiring masyarakat ke arah sesuatu yang kita sendiri pun belum tau tujuan akhirnya.
Terkait dengan kebijakan ekstrim pemerintah, baru-baru ini mencuat beberapa wacana mengenai penertiban do’a di sekolah-sekolah. Entah seperti apa konsepnya, yang jelas pemerintah seakan membuat kesan kepada publik bahwa ada yang salah mengenai kegiatan ibadah do’a di kelas sehingga perlu dibenahi. Kemudian muncul pula tulisan analisis mengenai fenomena “test water” terhadap umat Islam, yang menekankan bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari serial drama pemerintah yang memposisikan Ulama dan kaum muslimin Indonesia sebagai “perimeter” kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian kami sadar betul bahwa publik pun setiap kali menanggapi isu yang dibuat oleh pemerintah akan terpecah-pecah menjadi beberapa kubu golongan, sebut saja yang pro/mendukung dan yang kontra/menolak, yang paling anehnya adalah hal tersebut terjadi dalam tubuh umat muslim itu sendiri.
Sekarang masalahnya adalah masyarakat akar rumput seperti kita ini sulit untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan pemerintah tersebut. Terlepas dari asumsi bahwa media saat ini dikuasai oleh kekuatan politik tertentu, masyarakat yang benar-benar ingin tahu dan mendalami lebih terlanjur “kagok” dengan pembawaan berita oleh media. Kemarin baru membaca berita seperti ini, hari ini sudah berubah lagi. Jika hasil yang diharapkan adalah respon publik, maka yang sebenarnya terjadi adalah respon yang terjadi sudah melebihi batas-batas toleransi yang selama ini digembar-gemborkan, publik kali ini bisa bertindak ke taraf paling ekstrim dengan menyalahkan agama dan ritual-ritualnya. Mendukung negara ke arah sekulerisme dengan men-dikotomi-kan negara dan agama.
Apakah kebijakan yang propagandis akan menimbulkan manfaat dan benefit kedalam kehidupan umat beragama atau kebijakan tersebut sejatinya memberikan ekses yang besar terhadap budaya dan sosial masyarakat. Umat Islam harus jeli lagi menimbang-nimbang kedua hal tersebut. Kini kita tidak bicara lagi layak atau tidak layak, mungkin atau tidak mungkin. Umat Muslim perlu berdiskusi, berdebat dan mengeluarkan opini seluas-luasnya, namun juga perlu memperhatikan dari kesatuan dari Umat Islam itu sendiri. Kalau terpecah, bukankah justru menimbulkan ekses yang tidak mudah untuk diperbaiki.
Kami berharap kedepannya umat Islam lebih responsif dalam menanggapi fenomena-fenomena seperti ini, responsif yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai tuntutan syar’i, jika kita tidak dapat menimbang atau mengetahui suatu perkara maka kembalikanlah urusannya kepada yang mengetahuinya yaitu para ulama. Harapannya lagi adalah ulama Indonesia dapat bersatu menghalau segala upaya untuk mempermainkan umat ini. Ulama sebagai ujung tombak dakwah umat bisa mengarahkan umat ke arah persatuan dan diberikan kesabaran dan keberanian untuk menghadapi problematika umat.
Musthafa Akhyar
Ketua Nasional Mahasiswa Pecinta Islam
Semarang, 10 Desember 2014
0 komentar:
Posting Komentar